KOTA JAMBI — Gedung DPRD Kota Jambi kembali didatangi massa Aliansi Masyarakat Peduli Jambi (AMPJ). Kedatangan tersebut kembali membawa persoalan yang sama, yakni mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan armada truk sampah serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi.
AMPJ meminta DPRD Kota Jambi tidak mengabaikan persoalan tersebut dan mendorong adanya langkah konkret untuk memastikan penggunaan anggaran persampahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Jamnas & Ardiyansyah, menegaskan bahwa kedatangan AMPJ ke Gedung DPRD Kota Jambi bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi merupakan bentuk desakan agar persoalan yang sebelumnya telah disuarakan mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
“Kami datang kembali karena persoalannya masih sama. Kami ingin ada kejelasan terkait anggaran truk sampah, mulai dari perencanaan, pengadaan, operasional sampai pemeliharaannya. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka anggaran, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai penggunaannya,” ujar Ardiyansyah.
AMPJ juga meminta DPRD Kota Jambi terutama DPRD komisi III menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya anggaran yang berkaitan dengan pelayanan persampahan.
Menurut AMPJ, pelayanan kebersihan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sektor tersebut harus dapat dipastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain mempertanyakan anggaran truk sampah, AMPJ kembali mendesak agar kinerja Kepala DLH Kota Jambi dievaluasi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana program dan pengelolaan anggaran persampahan telah berjalan.
AMPJ menegaskan, tuntutan evaluasi bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat. Namun, apabila hasil evaluasi nantinya menemukan adanya persoalan serius atau kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, AMPJ meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai aturan.
“Kalau memang ada persoalan, buka dan evaluasi secara transparan. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa ada kejelasan. Kami meminta DPRD komisi III ikut mengawal dan meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Jambi,” tegasnya.
Kedatangan AMPJ kali ini kembali menempatkan DPRD Kota Jambi sebagai salah satu pihak yang diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan dan meminta penjelasan kepada pihak terkait.
Publik kini menunggu apakah DPRD Kota Jambi akan menindaklanjuti kembali persoalan anggaran truk sampah tersebut dan mendorong adanya penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Jambi maupun DLH.
AMPJ menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai pengelolaan anggaran dan tindak lanjut pemerintah terhadap tuntutan evaluasi kinerja DLH Kota Jambi.