JAMBI — Aliansi mahasiswa dan masyarakat kembali menyuarakan tuntutan keras kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta transparansi pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat yang disebut mencapai Rp30 miliar.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Gubernur Jambi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah pemerintah dalam menangani persoalan karhutla, termasuk penggunaan anggaran dan realisasi program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tersebut.
Sorotan tidak hanya diarahkan pada persoalan karhutla. Dana bantuan pemerintah pusat senilai Rp30 miliar juga menjadi perhatian utama massa. Mereka meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai sumber dana, peruntukan, mekanisme penyaluran, penerima manfaat, hingga realisasi penggunaannya.
Bagi massa, besarnya nilai bantuan tersebut harus berbanding lurus dengan keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat, kata mereka, berhak mengetahui ke mana anggaran tersebut dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan di lapangan.
Tuntutan tersebut menjadi semakin penting di tengah persoalan karhutla yang menyangkut kepentingan publik, lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan semata persoalan politik, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jambi tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi memberikan data dan penjelasan yang dapat diverifikasi publik mengenai penanganan karhutla maupun pengelolaan dana bantuan Rp30 miliar tersebut.
Jika pemerintah memiliki data penggunaan anggaran yang jelas, transparansi dinilai menjadi ruang untuk menjawab seluruh pertanyaan publik sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila informasi mengenai penggunaan dana tersebut belum dibuka secara memadai, desakan untuk transparansi diperkirakan akan terus bergulir.
Kini publik menunggu jawaban Pemerintah Provinsi Jambi: berapa tepatnya dana yang diterima, untuk apa dialokasikan, siapa penerimanya, bagaimana realisasinya, dan apa hasil yang telah diberikan kepada masyarakat.
Sebab, ketika uang yang digunakan bersumber dari anggaran negara, transparansi bukan sekadar tuntutan demonstran, tetapi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.