JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan. Pernyataan ini muncul di tengah kabar mengenai usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Suahasil menyampaikan kepastian tersebut saat berada di Istana, Rabu (21/10/2026). Ia menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji PNS masih berjalan seperti yang selama ini diterapkan, yakni melalui transfer perbankan.
“Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang,” kata Suahasil.
Meski demikian, Menkeu tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai usulan Kementerian Koperasi terkait rencana penyaluran gaji pegawai negeri melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa rencana pembayaran gaji PNS melalui KDKMP telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Ferry juga menyebut anggaran untuk penggajian tersebut telah disiapkan pemerintah.
“Mekanismenya kan udah dianggarin, nanti pembayarannya melalui. Udah diajukan ke Kementerian Keuangan,” ujar Ferry saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Ferry bahkan menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran melalui koperasi akan dimulai pada tahun ini, bukan menunggu hingga 2027. Namun, hingga kini, mekanisme teknis yang dimaksud belum dijelaskan secara terperinci kepada publik.
Perbedaan pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana rencana penyaluran gaji melalui KDKMP telah dibahas dan apakah kebijakan itu sudah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
Mekanisme Pembayaran Gaji Jadi Sorotan
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang, yang terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di sisi lain, PT Taspen (Persero) mencatat telah melayani 9,13 juta peserta, termasuk 3,28 juta pensiunan, hingga Agustus 2026. Layanan pembayaran didukung oleh 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia.
Besarnya jumlah pegawai aktif dan penerima pensiun membuat perubahan mekanisme pembayaran membutuhkan kejelasan dari sisi regulasi, administrasi, keamanan transaksi, serta kepastian hak penerima.
Sebagai landasan hukum, penyaluran gaji PNS melalui rekening bank umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.
Dengan adanya penegasan dari Menteri Keuangan, pembayaran gaji PNS dipastikan tetap menggunakan sistem perbankan sebagaimana berjalan saat ini. Sementara itu, usulan penyaluran melalui KDKMP masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai status kebijakan, dasar pelaksanaan, serta mekanisme yang akan diterapkan.
Publik kini menunggu kejelasan dari kementerian terkait agar tidak terjadi simpang siur informasi mengenai rencana pembayaran gaji jutaan aparatur sipil negara tersebut.

